Data dari bank dunia menunjukkan ada 100 juta penduduk Indonesia yang dapat dikategorikan rakyat miskin. Artinya, hampir separuh dari jumlah rakyat Indonesia masih kesulitan untuk mencari makan dan melanjutkan kehidupannya dengan layak. Bahkan dari sekian banyak rakyat miskin itu, yang terkelola oleh Negara hanya sebagian kecil saja, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan lainnya. Sisanya menjadi kaum hina yang hampir bisa dikatakan tidak mempunyai motivasi lagi untuk hidup. Sementara di satu sisi, para pejabat kita malah hidup dalam kemewahan dan kelimpahan harta. Inilah potret buruk dari bangsa kita saat ini.

            Puisi para bedebah karya adhie masardi nampaknya menjadi relevan ketika kita kontekskan dalam fenomena yang terjadi di bangsa ini. Carut marutnya pengelolaan Negara menjadikan banyak rakyat yang menjadi pengemis bukan hanya di negeri sendiri, melainkan juga di negeri orang lain. Rakyat yang miskin menjadi tidak bermartabat lagi. Perekenomian yang carut marut seperti ini mengharuskan rakyat Indonesia untuk lebih kreativ menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan lingkungan. Pengelolaan ekonomi tidak bisa kita serahkan kepada Negara sepenuhnya. Rakyat pun harus mengambil alih sesuai dengan keahliannya.

            Beberapa permasalahan ekonomi Indonesia yang masih muncul saat ini tengah menjadi target pemerintah untuk dituangkan dalam kebijakan yang dapat dikelompokkan ke dalam 8 bidang yaitu: (i) investasi, (ii) ekonomi makro dan keuangan, (iii) ketahanan energi, (iv) sumber daya alam, lingkungan dan pertanian, (v) pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), (vi) pelaksanaan komitmen masyarakat ekonomi ASEAN, (vii) infrastruktur, dan (viii) ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

            Dalam hal ini, tentu tidak mudah untuk bisa menjawab permasalahan ekonomi yang ada. Kita tidak bisa hanya menggantungkan permasalahan ini kepada pemerintah. Semua elemen masyarakat tak terkecuali mahasiswa harus mengambil peran dalam menjawab tantangan ini. Tantangan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara yang mandiri secara ekonomi. Sehingga tidak lagi kita mendengarkan asset Negara kita di jual dan dikuasai oleh asing.  

 

Urgensi Enterpreneurship

            Dalam menjawab permasalahan ekonomi yang ada, entrepreneurship merupakan salah satu jawaban atas permasalahan itu. Pengembangan entrepreneurship (kewirausahaan) menjadi kunci kemajuan bangsa. Mengapa? karena itulah cara mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa yang mandiri secara ekonomi. Sangat miris sekali sebuah Negara yang kaya akan sumber daya alam, budaya, adat, dan seni ini memiliki utang luar negeri yang cukup banyak. Ketergantungan Indonesia terhadap asing semakin menjadi-jadi. Bahkan beberapa asset terpenting negeri ini sudah dikuasai oleh asing. Apakah Indonesia masih bisa di katakan sebagai Negara yang bermartabat?

            Sadar atau tidak, kemampuan entrepreneur ini sangat dibutuhkan di tengah permasalahan yang melanda bangsa ini terutama di bidang ekonomi. Akan tetapi, pengembangan jiwa dan semangat entrepreneur ini tidak bisa diperoleh hanya melalui training dalam 2 atau 3 hari saja. Tapi akan menjadi sebuah karakter yang terbentuk cukup lama dalam pola atau kebiasaan sehari-hari. Sehingga dapat melahirkan manusia yang berani mengambil resiko, berani menghadapi perubahan, dan yang terpenting adalah memiliki kreativitas untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

            Universitas, dengan sistem, kurikulum, dan manajemennya lebih banyak melahirkan lulusan yang siap untuk mendaftarkan diri menjadi calon pegawai negeri sipil ketimbang menjadi pencipta lapangan kerja. Padahal, jumlah lapangan pekerjaan tidak seimbang dengan besarnya jumlah pelamar yang akhirnya menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Bahkan jumlah penganggur terdidik pun semakin besar.

            Tidak terserapnya para lulusan pendidikan ke lapangan pekerjaan tidak sepenuhnya disebabkan karena tidak adanya jiwa kewirausahaan para lulusan. Tapi juga terdapat faktor lainnya. Cuma memang hal itu bisa dikatakan menjadi penyebab utama dari kurang terserapnya para lulusan di lapangan kerja. Oleh karena itu, pendidikan kewirausahaan sejak dini menjadi penting kiranya untuk mengatasi permasalahan ekonomi bangsa.

            Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mengalokasikan dana Rp 50 miliar untuk mencetak 10.000 sarjana wirausaha perlu dihargai. Proyek itu menambah adrenalin Kementerian Pendidikan Nasional yang lama terengah-engah dengan masalah-masalah teknis dan sistem. Dana UKM itu digunakan untuk pemberdayaan sarjana di bawah usia 30 tahun yang masih menganggur. Sejak digulirkan Desember 2009 dan telah disosialisasikan ke sembilan provinsi, program ini diikuti 4.525 sarjana dan akan berlangsung sampai tahun 2014 dengan target tahunan tercipta 10.000 atau seluruhnya 50.000 wirausaha baru hingga tahun 2014.

            Memang terlambat, sebab justru kewirausahaan seharusnya ditanamkan sejak di jenjang pendidikan anak usia dini dan bukan dicangkokkan setelah lulus. Namun, tak ada kata terlambat untuk suatu perbaikan. Program ini merupakan bagian dari upaya memperbesar jumlah wirausaha Indonesia.

            Tercatat jumlah 48 juta wirausaha Indonesia, tetapi yang benar-benar wirausahawan sejati sebenarnya hanya 0,1 persen atau sekitar 400.000 orang. Minimal dari jumlah total penduduk, setidaknya Indonesia harus memiliki 2 persen dari jumlah itu. Upaya itu sejalan dengan ”impian” Ciputra, salah satu entrepreneur Indonesia yang obses, bahwa pada 25 tahun lagi lahir 4 juta entrepreneur Indonesia.

Relatif barang baru

            Kewirausahaan memang masih merupakan barang baru untuk Indonesia, sementara AS sudah mengenalnya sejak 30 tahun lalu dan Eropa 6-7 tahun lalu. Munculnya entrepreneur sebagai hasil lembaga pendidikan dan buah learning by doing masih ada perbedaan persepsi. Ada yang berpendapat jiwa kewirausahaan tidak harus dihasilkan dari lembaga pendidikan, ada pendapat lain bisa dilakukan tidak lewat proses yang direncanakan.

            Menurut Agus Bastian, entrepreneur dan kemudian politisi yang merasa sebagai entrepreneur lahir dari jalanan, yakin kewirausahaan bisa dihasilkan juga dari semangat mengambil risiko tanpa takut, bukan lewat pendidikan khusus kewirausahaan atau manajemen. Modal utama seorang entrepreneur bukanlah uang, melainkan kreativitas. Tanpa kreativitas, syarat utama seorang calon entrepreneur, yang ada bukanlah entrepreneur sejati, melainkan pedagang.

            Melalui semangat entrepreneur ini,  manfaat yang diperoleh bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga bisa bermanfaat buat masyarakat luas. Karena kita berhasil memberikan hidup baru bagi banyak orang dengan menciptakan lapangan pekerjaan.

            Nah, ketika jiwa dan semangat entrepreneur itu terakumulasi untuk membentuk pemuda di suatu desa, tentu akan meningkatkan nilai yang ada. Desa dengan berbagai potensi yang dimilikinya akan dapat menyerap lebih banyak lapangan pekerjaan dengan dirintis oleh para pemuda setempat.

 

Menuju Kemandirian Desa

“Desa telah berubah secara drastis menyusul bangkitnya demokasi dan otonomi di Indonesia. Dulu desa adalah obyek sentralisasi, depolitisasi, kooptasi, intervensi, dan instruksi dari atas. Sekarang desa menjadi arena demokrasi, otonomi, partisipasi, dan kontrol bagi warga masyarakat.” (Hans Antlov)

            Ciri dari sebuah masyarakat hukum adat yang otonom adalah berhak mempunyai wilayah sendiri dengan batas yang sah, berhak mengatur dan mengurus pemerintahan dan rumah tangganya sendiri, berhak mengangkat kepala daerahnya atau majelis pemerintahan sendiri, serta berhak atas tanahnya sendiri. Dalam konteks inilah berarti desa memiliki potensi yang besar juga untuk kemajuan bangsa dan Negara. Hal ini akan berpengaruh juga pada proses menejemen desa yang bersangkutan, karena tiap-tiap desa memiliki kemampuan sendiri dalam mengembangkan desanya.

            Mewjudkan desa sebagai wilayah otonom yang benar-benar mandiri sangat mustahil diwujudkan. Baik mandiri secara ekonomi, politik, sosial, dan geografisnya, karena desa berada dalam wilayah Negara kesatuan republic Indonesia. Jadi bisa dikatakan, desa hanya memiliki ruang khusus untuk mengelola asset-aset yang dimiliki sebagai wujud pengakuan atas eksistensi desa. Bahkan keuntungan yang diperoleh pun masih ada yang harus diberikan kepada Negara dalam bentuk pajak. Ranah-ranah otonom yang dimiliki desa tersaji dalam tabel berikut.

Tabel Ranah Otonomi Desa dalam UU No. 22 Tahun 1999

No.

Ranah Otonomi Desa

Isi UU No. 22 Tahun 1999

1. Otonomi Kepemerintahan Pasal 95 Ayat (1) Pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain perangkat Desa
2. Otonomi memilih dan memberhentikan Kepala Desa Pasal 92 Ayat (2) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syaratPasal 103 Ayat (1) bagian c dan e. Kepala desa dapat diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat dan/ atau melanggar sumpah/ janjinya dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.
3. Otonomi Residual Pasal 99 (b) kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah
4. Otonomi di bidang ekonomi dan keuangan Pasal 107 tentang kewenangan menggali pendapatan desa dan pasal 108 dapat memiliki badan usaha desa
5. Parlemen Desa Pasal 104, Badan Perwakilan desa (BPD) yang berfungsi mengayomi adat istiadat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintah Desa.
6. Kewenangan Legislasi Pasal 105 Ayat (3) BPD bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan desa
7. Kewenangan membangun kerjasama Pasal 109 beberapa desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan desa

            Dalam UU no. 22 Tahun 1999, terdapat 7 ranah otonomi desa yang memberikan peluang bagi desa untuk tumbuh secara wajar, menampung dan merealisasikan kepentingan masyarakat setempat, hingga pada akhirnya mewujudkan kemandirian desa yang merupakan cita-cita bersama. Otonomi dalam bidang ekonomi dan  keuangan akan menjadi sorotan kita dalam pembahasan kali ini dimana desa memiliki kewenangan menggali pendapatan dan membentuk badan usaha desa.

            Dengan kewenangan yang luar biasa ini, tentu menjadi potensi besar buat sebuah desa menjadi berkembang. Tiap-tiap desa tentu memiliki potensi tersendiri yang bisa menghasilkan sebuah capital untuk perbaikan ekonomi. Banyaknya industri kreatif yang dihasilkan bangsa ini menunjukkan sebenarnya bangsa ini kreatif. Tetapi, mengapa kekayaan alam dan kekayaan budaya dengan segala keragamannya itu tidak dimanfaatkan untuk ekonomi?

            Karena kita tidak kreatif. Karena kita tidak punya jiwa kewirausahaan—yang dengan gampang terbelokkan karena sejak awal pun bangsa ini terbelenggu tidak dibesarkan dalam budaya wirausaha. Melalui kewirausahaan sebenarnya anugerah alam raya Indonesia bisa dimanfaatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

            Cuma permasalahannya adalah apakah sebuah desa memiliki jiwa atau sikap berani untuk melakukan perubahan ekonomi itu. Penduduk di sebuah desa umumnya memiliki mental yang masih takut untuk berubah apalagi menjadi wirausahawan yang menciptakan lapangan pekerjaan baru. Lantas apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang mahasiswa agar sebuah desa bisa mandiri?

            Dalam hal ini, mahasiswa sebagai entitas terkecil dari masyarakat juga harus bisa membaca kondisi ini. Mahasiswa merupakan kaum intelektual dengan kekhasan pemikirannya yang kritis, kreativ, dan inovatif. Akan tetapi, mahasiswa belum bisa dikatakan sebagai kaum intelektual jika ilmu yang dimilikinya belum bisa berdampak besar bagi perubahan sosial di masyarakat.

            Menjadi seorang mahasiswa tentu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi pemuda Indonesia. Karena di negeri ini, hanya sekitar 3% dari 200juta penduduk Indonesia yang dapat menikmati pendidikan tinggi. Bersyukurlah, karena sekarang kita telah menjadi kaum elit dari pemuda Indonesia. Akan tetapi, peran kita sebagai mahasiswa tentu bukan hanya sekadar untuk menikmati perkuliahan saja. Karena sebagai kaum elit, tentu ada tugas yang lebih besar lagi yang dibebankan untuk kita semua yang telah beruntung untuk dapat menikmati pendidikan yang lebih tinggi dari para pemuda lainnya.

            Nah, sudah saatnya lah mahasiswa dapat mengambil perannya di masyarakat dengan terjun langsung dalam program desa mandiri ini. Kita dapat menumbuhkan semangat kewirausahaan kepada pemuda desa setempat untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan asset yang ada di desa itu. Dalam gerakan wirausaha pemuda ini, kami mengkombinasikan kompetisi proposal bisnis dengan rangkaian inkubasi wirausaha pemuda seperti seminar, workshop, mentoring dengan pengusaha sukses setempat. Sebagai puncaknya, mereka berkesempatan mejual ide bisninsnya pada investor dalam temu bisnis di final. Hal semacam ini akan terus berlanjut sampai mayoritas pemuda berwirausaha dengan mengembangkan potensi daerahnya.

            Program gerakan wirausaha di desa ini akan menumbuhkan benih-benih semangat dari para pemuda untuk berpikir berbeda. Mereka akan ditantang untuk lebih berani mengungkapkan dan merealisasikan  ide bisnisnya dengan penuh kerja keras. Dengan begitu, hal pertama telah berhasil kita lakukan dengan memberikan pencerahan kepada pemuda desa setempat untuk menjadi wirausaha dan tidak menjadi pemuda pengangguran seperti mayoritas pemuda Indonesia.

            Selain itu, pemerintah daerah juga harus mengambil peran dalam hal ini terutama dalam hal regulasi. Adanya otonomi daerah, memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk membuat regulasi yang berlaku secara lokal. Kebijakan daerah ini tentu saja memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk merumuskan bersama setiap regulasi sehingga aturan birokrasi pun tidak begitu rumit. Hal ini tentu saja juga dapat mempermudah investor yang akan masuk ke desa tersebut sehingga para pemuda yang memiliki ide bisnis pun dapat leluasa merealisasikannya.

            Dengan begitu, kita telah berhasil membangun bangsa dari desa yang memililiki kemandirian secara ekonomi. Program ini juga akan dapat mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, serta menciptakan lapangan pekerjaan baru di desa setempat. Pemuda desa tidak lagi berpikir harus antri mengikuti tes calon pegawai negeri sipil (CPNS), tapi mereka akan berpikir bagaimana memberikan lapangan pekerjaan baru bagi pemuda lain yang ada di lingkungannya. Indonesia yang mandiri pun akan kita mulai dengan membangun desa mandiri. Bukan tidak mungkin, semua utang luar negeri Indonesia kan kita hapuskan melalui rancang desa mandiri ini.

(Tulisan sebagai syarat beasiswa aktivis)

Iklan